Menu

Penegakan Hukum di Indonesia

Sistem bernegara diasumsikan merupakan cerminan aspirasi rakyat atau amanat penderitaan rakyat dalam kegiatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, hasilnya adalah kedaulatan rakyat. Manusia, hakikatnya memiliki cipta, rasa, dan karsa yang berbeda, dan sering memicu konflik, yang justru menjadi modal bagi upaya konsensus demi kelestarian kelompok tersebut. Pembukaan UUD 1945 (penjelasan Umum nomor IV) menyatakan bahwa Pancasila adalah suatu pandangan yang bersifat kekeluargaan atau integralistik, bukan bersifat perorangan atau individualistik. Demikian bunyinya: Meskipun dibikin UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.

Pada zaman modern, prinsip negara adalah kekuasaan di tangan rakyat keseluruhan sebagai kekuasaan tertinggi yang dituangkan dalam kedaulatan rakyat. Untuk itu perlu ditumbuhkan budaya politik suatu bangsa sesuai dengan budaya bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia dilaksankan dalam bentuk musyawarah sebagai penampungan aspirasi rakyat yang bersifat integral bukan dualistis ataupun dialektis; yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.

Penegakan Hukum di Indonesia

Jika pandangan hidup dimulai dari falsafah bangsa, ideologi negara, tata cara berdemokrasi atau berkelompok, sikap perilaku perorangan; maka kehidupan nasional akan terjamin dalam kerangka identitas nasional sehingga akan memunculkan kepatuhan atau disiplin nasional. Disiplin nasional ialah kepatutan, yang merupakan syarat mutlak pada kehidupan yang berkelompok yang bersumber pada pandangan bangsa tersebut. Dengan adanya hukum, kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mempunyai kepastian hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban baik rakyat maupun penyelenggara negara.

  • Kehidupan berkedaulatan rakyat atau demokrasi pada sistem pemerintahan negara, dijelaskan pada penjelasan umum nomor IV UUD 1945 yaitu:
  • Negara Indonesia mengacu pada hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
  • Pemerintah yang berdasarkan pada sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme.
  • Kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan MPR (sejak 9 November 2001, Amandemen: kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR diubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD).
  • Presiden merupakan penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis.
  • Presiden tidak berhak dalm bertanggungjawab kepada DPR.
  • Menteri Negara merupakan pembantu Presiden; menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
  • Kekuasaaan tertinggi ada ditangan rakyat
  • Kehidupan yang berperikemanusiaan tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945 nomor II butir 4 tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa (yang pelaksanaannya) menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, juga dimuat dalam pasal 33 yaitu:
  • Produksi yang dikerjakan oleh semuanya untuk semua di bawah dari pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
  • Kemakmuran masyarakatlah yang mesti diutamakan dan bukan untuk kemakmuran seseorang.
  • Perekonomian mesti disusun sebagai usaha kelompok berdasarkan atas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang sangat penting untuk negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang mesti dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu mesti dikuasaai oleh negara dan mesti dipergunakan untuk sebesar-besar pada kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Hanya untuk perusahaan yang tak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang.
  • Bangun perusahaan yang sesuai dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ialah koperasi.
Baca Juga  Ekosistem: Apa Pengertian Ekosistem

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, sehingga perlu dikembangkan sinergi bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, seperti yang terdapat pada tujuan nasional.

Baca Juga  Pengertian Rule Of Law

Kepentingan nasional yaitu mencapai sebuah tujuan nasional, dikenal dengan prinsip yuridis formal pada negara Hukum Indonesia, yang dilaksanakan berdasarkan seperti dibawah ini.

  • Bahwa hukum kita telah dibentuk sehingga terdapat pembentukan hukum.
  • Bahwa hukum itu diterapkan sehingga terdapat pelayanan hukum.
  • Bahwa hukum itu ditegakkan karena bisa menghadapi hambatan dalam penerapannya.
  • Bahwa hukum itu dikembangkan sesuai dengan dari perkembangan masyarakat dan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.

Kesadaran Masyarakat Hukum

Indonesia adalah negara nasional (bukan kesukuan) yang mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Kondisi ini terlihat pada kesatuan sosial budaya.

  • Masyarakat Indonesia adalah satu dalam keanekaragaman suku, agama, dan kepercayaan yang dari padanya dituntut mewujudkan kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang seimbang, sesuai dengan kemajuan bangsa.
  • Ada satu kebudayaan naisonal yang tumbuh dan berakar dalam puncak-puncak kebudayaan daerah.
  • Ada kesatuan bahasa, lambang negara dan sistem pendidikan.

Sedang dilihat dari kesatuan ekonomi dan keadilan sosial:

  • Kekayaan Indonesia adalah miliki bersama seluruh bangsa dan digunakan untuk kemakmuran rakyat
  • Pembangunan nasional dalam bidang ekonomi merupakan pembangunan ekonomi seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu pemerataan dan seirama dengan keunggulan atau kearifan lokal atau daerah.
  • Kemajuan ekonomi sektoral daerah dapat dimanfaatkan daerah lain secara timbal balik.

Pancasila adalah dasar negara, untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila diperlukan kesadaran hukum. Untuk memantapkan pertumbuhan demokrasi pancasila dalam menampung aspirasi rakyat, membuka hubungan timbal balik antara rakyat dengan lembaga perwakilan rakyat dan dengan pemerintah. Jadi dalam pembangunan nasional, lembaga atau organisasi kemasyarakatan perlu ditingkatkan sesuai dengan kekhususannya (agama, politik, profesi, daerah dan sebagainya) dalam rangka menjamin aspirasi masyarakat. Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam hidup bersama

  • Bermasyarakat
Baca Juga  Ciri-Ciri Perusahaan Umum

Tiadanya eksploitasi atau penjajahan antar manusia, berperikemanusiaan, dan berkepribadian.

  • Berbangsa

Ke-Bhineka Tunggal Ika-an, kemajuan adab, budaya, persatuan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia

  • Bernegara

Berdasarkan ats kedaulatan rakyat, berdasar hukum, negara persatuan yang mengatasi segala kepentingan golongan dan perseorangan, serta berdasarkan musyawarah.

Realisasinya, tumbuh kelompok kegiatan yang lebih terinci yang disebut tatanan dasar; tatanan warga negara, tatanan hukum, tatanan kehakiman, tatanan kesejahteraan, tatanan berorganisasi, tatanan kerukunan hidup antar umat beragama dan antar agama, dan sebagainya. Pada setiap tahanan, tumbuh hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai pemimpin maupun anggota. Tatanan berdasarkan hak dan kewajiban ini akan memunculkan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang pada akhirnya akan membentuk lembaga kenegaraan. Hubungan hukum antara dua kelembagaan ini, dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

  • Hubungan antara rakyat dengan lembaga perwakilan
  • Hubungan antara rakyat dengan orang atau organisasi masyarakat yang mewakilinya.

Dalam rangka mencapai tujuan nasioal, setidaknya ada dua masalah.

  • Bagaimana wujud masyarakat atau negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
  • Bagaimana semangat dan wujud manusia Indonesia yang bersifat kekeluargaan.

Untuk menjawabnya, pembangunan nasional dirumuskan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, berdasarkan nila-nilai pancasila menuju manusia yang religius, berbudaya, berteknologi, menghargai harkat martabat manusia dan sesamanya, nasionalisme (tidak sempit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.