Info Terbaru

7+ Pengertian Partisipasi Politik, Jenis, Fungsi, Tujuan dan Contohnya

Advertisement
Loading...


Pengertian Partisipasi Politik | Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara yang memiliki tujuan untuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan politik. [1] Partisipasi Politik itu dilakukan supaya orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan pegawai negeri ataupun politikus dan sifat partisipasi politik tersebut yaitu sukarela, bukan diarahkan oleh negara atau partai yang sedang berkuasa.

Adapun defenisi atau pengertian politik yang cukup senada dinyatakan oleh Silvia bolgherini bahwa partisipasi Politik “… a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.[3] Bagi Silvia Bolgherini, Partisipasi Politik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan politik yang diperuntukkan mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memaksa, damai, konvensional atau cara legal.

TErdapat studi klasik tentang partisipasi politik yang diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam sebuah karya penelitiannya yaitu No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Lewat penelitian yang dilakukan oleh mereka yaitu Nelson dan Huntington memberikan suatu catatan bahwa partisipasi yang bersifat mobilized atau dipaksa juga bagian dari kajian partisipasi politik. Hal tersebut senanda dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam menjalankan partisipasi politik, cara yang dipakai salah satunya yang memiliki sifat memaksa (contentiuous). Menurut Nelson dan huntinton, partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, sama dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik dipaksa maupun sukarela, warga negaranya tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang untuk melakukan partisipasi politik yaitu sistem politik. Sistem politik mempunyai pengaruh untuk bisa menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik dari warga negaranya. Pola partisipasi politik di negara yang memiliki sistem politik demokrasi liberal tentu saja memiliki perbedaan dengan pola sistem politik yang ada di negara Komunis atau otoritarian. Bahkan, terdapat beberapa negara yang memiliki sistem politik demokrasi liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang sudah ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya tentang E-Activism: New Media and Political Participation in Europe. [4] Warga negara di beberapa negara Eropa Utara seperti Denmark, Swiss dan Swedia itu cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya dibandingkan beberapa negara Eropa bagian selatan seperti Yunani, Portugal, Italia dan Spanyol.

Pengertian Partisipasi Politik

pengertian partisipasi politik

Pengertian Partisipasi Politik Menurut Ahli

Pengertian Partisipasi Politik menurut Budiardjo (1982:1) menyatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah suatu aktivitas seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam aktivitas politik yakni dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara tidak langsung atau langsung telah mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan ini meliputi tindakan seperti memberikan suara dalam pemelihan umum, menghadiri rapat-rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan suatu hubungan dengan pejabat parlemen atau pemerintah dan sebagainya.

Pengertian Partisipasi Politik menurut Herbert Mc Closky (Budihardjo, 2008: 183-184) menyatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah suatu kegiatan sukarela yang berasal dari warga masyarakat lewat cara mereka mengambil bagian suatu proses pemilihan penguasa dan secara tidak langsung atau langsung dalam proses pembentukan atau pembuatan kebijakan umum.

Pengertian Partisipasi Politik menurut Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara biasa untuk menentukan segala keputusan yang berhubungan atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi Politik memiliki tujuan untuk mempengaruhi segala mekanisme pemerintah. Selain itu juga butuh diperjelas bahwa partisipasi politik mempunyai kepentingan lain dimana dapat menjadi alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk melakukan pengembangan sistem politik supaya mekanisme politik itu hidup dan dapat berjalan sesuai prosesnya. PAda akhirnya sistem politik bisa berjalan ke arah tujuan secara stabil dan sukses.

Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Secara umum bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang terdiri atas beberapa kategori.

1. Partisipasi aktif yakni partisipasi yang memiliki orientasi pada proses kegiatan input dan output.
2. Partisipasi pasif yakni partisipasi yang memiliki orientasi pada kegiatan output, dalam artian hanya menaati segala peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja segala keputusan pemerintah.
3. Golongan Putih atau kelompok apatis karena beranggapan bahwa sistem politik yang sudah ada itu telah menyimpang dari yang arahnya.

Sedangkan partisipasi politik menurut Goel dan Milbrath (Cholisin, 2007:152) membagi partisipasi politik terdiri atas.

1. Partisipasi politik apatis merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan telah menarik diri dari kegiatan politik.
2. Partisipasi politik spector merupakan orang yang pernah ikut dalam memilih pada pemilihan umum.
3. Partisipasi Politik Gladiator adalah mereka yang secara aktif terlibat pada proses politik yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, pekerja kampanye dan aktivits partai serta aktivis masyrakat.

4. Partisipasi Politik Pengkritik adalah orang-orang berpartisipasi dalam bentuk yang tak konvensional.

Landasan Partisipasi Politik

Landasan Partisipasi Politik adalah asal-asul dari kelompok atau individu yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Nelson dan Huntington telah membagi landasan partisipasi politiknya menjadi: [5]/

1. Golongan atau faksi yaitu beberapa individu yang telah dipersatukan oleh adanya interaksi yang semakin terus menerus antara satu sama lain yang akhir menjalin hubungan patron-client, dimana berlaku atas beberapa orang dengan memiliki tingkat status sosial, pendidikan dan ekonomi yang tak sederajat.

2. Partai yaitu beberapa individu yang telah mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama berusaha dalam meraih atau mempertahankan kontrol terhadap beberapa bidang legislatif dan eksekutif pemerintahan.

3. Lingkungan yaitu beberapa individu yang memiliki jarak tempat tinggal berdekatan.

4. Komunal atau kelompok yakni beberapa individu yang memiliki asal-usul etnis, bahasa, agama, atau ras yang sama.

Mode Partisipasi Politik

MOde Partisipasi politik merupakan tata cara orang yang melakukan partisipasi politik. Model tersebut terbagi dalam 2 bagian besar yaitu Unconventional dan Conventional. Conventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti kegiatan kampanye dan pemilu. Mode partisipasi politik tersebut sudah cukup lama hadir, tepatnya sejak tahun 1940 dan 1950 an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang hadir seiring terjadinya gerakan sosial baru (NEw Social Movements). Pada gerakan sosial baru tersebut muncul gerakan pro lingkungan atau environmentalist, teror, protes mahasiswa dan gerakan perempuan.

Bentuk Partisipasi Politik

Jika pada mode partisipasi politik bersumber dari faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk dari partisipasi politik juga mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson telah membagi beberapa bentuk partisipasi politik menjadi:

1. AKtivitas Pemilihan, merupakan aktivitas pemberian suaru dalam pemilihan umum, menjadi tim sukses, mencari dana partai, mencari dukungan untuk calon eksekutif atau legislatif, atau tindakan yang lainnya dimana berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

2. Lobby, merupakan suatu upaya kelompok atau perorangan untuk menghubungi pimpinan politik yang bermaksud untuk mempengaruhi keputusan mereka mengenai isu.

3. Kegiatan organisasi, merupakan partisipasi individu dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah.

4. Contacting, merupakan upaya individu atau kelompok untuk membangun jaringan dengan beberapa pejabat pemerintah supaya dapat mempengaruhi keputusan mereka.

5. Tindakan kekerasan, merupakan tindakan kelompok atau individu supaya dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian harta benda atau fisik manusia, termasuk salah satunya kudeta, teror, huru-hara, pembunuhan politik, pemberontakan dan revolusi.

Dari kelima bentuk partisipasi politik menurut Nelson dan Huntington sudah menjadi bentuk klasik studi partisipasi politik. Keduanya tak membedakan apakah tindakan kelompok atau individu pada setiap bentuk partisipasi politik ilegal atau legal. Oleh karena itu, segala pemerasan, ancaman, penyuapan dan sejenisnya pada setiap bentuk partisipasi politik masuk dalam kajiannya.

Klasifikasi bentuk partisipasi politik Nelson dan Huntington memang belumlah lengkap karena keduanya masih belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti diskusi politik, menerima berita politik atau yang lainnya dimana berlangsung dalam skala subyektif individu. Semisal, Thomas M. Magstadt telah menyebutkan beberapa bentuk pertisipasi politik yang mencakup: (1) Opini Publik, (2) Polling, (3) Pemilihan Umum dan (4) Demokrasi langsung. [6] Opini publik adalah suatu gagasan atau pandangan yang diungkapkan oleh para konstituen pemilu dan pembayar pajak.

Opini Publik
Opini publik yang kuat bisa saja mendorong kepada para legislator atau eksekutif politik untuk mengubah pandangan mereka terhadap suatu isu. Opini publik ini mengejawantah dalam bentuk lain partisipasi politik selanjutnya berupa pemilihan umum, polling dan demokrasi langsung.

Polling
Polling adalah suatu upaya pengukuran opini publik dan juga bisa mempengaruhinya. Lewat polling inilah, partisipasi politik menurut Magstadt, warga negara bisa menemukan manifestasinya. Di dalam polling, terkandung aneka konsep yang menjadi bagian dari dalam dirinya yakni random sampling, tracking polls, exit polling, stratified sampling dan straw polls.

Straw polls adalah survey yang bersifat tidak ilmiah, amat terbuka, murah dan sederhana tapi rawan penyalahgunaan dan manipulasi. Straw Polls dianggap tidak ilmiah karena tak mempertimbangkan representasi populasi yang telah menjadi responden polling. Penentuan responden memiliki sifat serampangan dan terkadang hanya memakai sampel yang hanya menjadi bagian tertentu dari populasi.

Random Sampling adalah metode polling yang telah melibatkan canvassing terhadap populasi secara acak. Lawan dari random sampling adalah stratified sampling. Pada teknik ini, disarankan untuk jumlah minimal dalam suatu polling berjumlah 1500 orang apabila populasi yang diambil pendapatnya adalah besar. Pengambilan sampel acak mesti bersifat lintas segmen seperti ras, agama, orientasi, usia, pendidikan, politik dan beberapa faktor lain yang signifikan di suatu masyarakat. Lawan dari random sampling yaitu stratified sampling. Metode tersebut merupakan cara untuk menentukan responden polling yang diadakan akibat hadirnya keterbatasan untuk melakukan random sampling. Pada teknik stratified samping, pihak yang mengadakan polling memilih populasi yang cukup kecil akan tetapi mempunyai karakteristik khusus berdasarkan afiliasi partai politik, income, usia, agama dan sejenisnya.

Exit Polling adalah polling yang memungkinkan pada jaringan televisi memperkirakan pemenang suatu pemilihan umum segera sesudah pemungutan suara berakhir. teknik yang dilakukan berupa menyurvei pemberi suara pada tps-tps tertentu.

Tracking Polls adalah polling yang telah dilakukan atas responden yang sama dalam suatu periode kampanye. Hal ini bertujuan mengidentifikasi peralihan sentimen pemilih terhadap suatu calon, partai atau isu. Tujuan dari polling tersebut untuk memperbaiki kinerja kampanye calon, kinerja pemerintah dan kampanye parpol.

Pemilihan umum

Pemilihan Umum atau Pemilu berkaitan dengan polling. Pemilu pada hakikatnya adalah polling terlengkap karena memakai seluruh warga negara yang benar-benar memiliki hak pilih (tidak seperti polling yang sekedar memakai sampel).

Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah suatu kondisi dimana pemilih atau konstituen secara sekaligus menjadi legislator. Demokrasi langsung terdiri atas referendum dan plebisit. Plebisit adalah suatu pengambilan suara oleh seluruh komunitas atas kebijakan publik dalam permasalahan tertentu. Semisal, dalam kasus kenaikan harga BBM saat parlemen mengalami deadlock dengan eksekutifnya maka diambillah plebisit apakah tidak naik atau naik. Referendum adalah suatu pemberian suara dengan nama warganegara bisa memutuskan suatu undang-undang. Semisal, apakah undang-undang otonomi daerah mesti direvisi atau tidak, dan parlemen mengalami deadlock maka dilakukanlah referendum.

Dimensi Subyektif Individu

Dimensi subyektif adalah rangkaian faktor psikologis yang memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk terlibat pada partisipasi politik. Beberapa faktor ini cukup banyak, yang untuk kepentingan tulisan ini hanya akan diajukan 2 jenis saja yakni political efficacy dan political dissafection.

Political Disaffection
Political Disaffection adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan persaan negatif oleh kelompok atau individu terhadap suatu sistem politik. Penyebab utama Political Disaffection ini dihipotesiskan adalah media massa, terutama jaringan televisi. Hipotesis tersebt diangkan berdasarkan kajian Michael J. Robinson tahun 1970-an yang mempopulerkan istilah “Videomalaise”.[7]/

Dengan banyaknya individu yang menyaksikan acara televisi, utamanya berita-berita politik, mereka telah mengalami keterasingan politik atau political alienation. Keterasingan ini telah mengakibatkan melemahnya dukungan terhadap struktur-struktur politik yang ada pada sistem politik seperti kepresidenan, parlemen, partai politik, kehakiman dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. Wujud keterasingan ini muncul dalam bentuk sinisme politik seperti demonstrasi-demonstrasi, huru-hara dan protes-protes. Jika tingkat political disaffection tinggi, maka para individu atau kelompok cenderung memilih dalam bentuk partisipasi sinis ini.

Political Efficacy

Political Efficacy adalah istilah yang mengacu pada perasaan bahwa tindakan politik atau partisipasi politik seseorang bisa mempunyai pengaruh terhadap proses kegiatan politik. Keterlibatan kelompok atau individu dalam partisipasi politik tak bersifat permanen atau pasti melainkan berubah-ubah. Dapat saja seseorang yang memakai haknya untuk mempunyai di suatu periode, tak memakai hak tersebut pada periode lainnya. Secara teoritis, ikut atau tidaknya individu atau kelompok dalam bentuk partisipasi politik ini bergantung kepada political efficacy ini. [8]

Adapun beberapa pernyataan berhubungan dengan masalah “Political Effifacy” ini adalah:

1. “Saya berfikir bahwa para pejabat itu tidak cukup peduli dengan apa yang saya pikirkan.”.
2. “Ikut mencoblos dalam pemilu adalah satu-satunya cara bagaimana orang seperti saja ini dapat berkata sesuatu tentang bagaimana pemerintah itu bertindak.”
3. “Orang seperti saya tidak dapat bicara apa-apa mengenai bagaimana pemerintah itu sebaiknya”
4. “Kadang permasalahan politik dan pemerintahan itu terlalu rumit supaya dapat dimengerti oleh orang seperti saya.”

Political Effifacy terbagi atas 2 yakni external political efficacy dan internal political efficacy. [9] External political Efficacy diperuntukkan kepada sistem politik, negara, pemerintah dan diwakili oleh pernyataan nomor 1 dan 3. Sementara untuk internal political efficacy merupakan kemampuan politik yang dirasakan dalam diri individu yang diwakili dari pernyataan nomor 2 dan 4. Berdasarkan sisi stabilitas politik, sebagian peneliti ilmu politik telah menganggap bahwa stabilitas politik akan lahir kalau tingkat internal political efficacy rendah dan tingkat political efficacy tinggi.

Baca juga:

Referensi

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) h. 9-10.
Ibid.
Silvia Bolgherini, “Participation” dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept (Chicago: The University of Chicago, 2010) p. 169.
Oscar Garcia Luengo, E-Activism New Media and Political Participation in Europe, (CONFines 2/4 agosto-diciembre 2006)
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi … op.cit.
Thomas M. Magstadt, Understanding Politics (Belmont: Cengage Learning, 2012) pp. 273-82.
Christina Holtz-Bacha, Political Disaffection, dalam dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, (California : Sage Publications, 2008) p.577-9.
Jan W. van Deth, Political Participation, dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia …, ibid., p.531-2.
Kai Arzheimer, Political Efficacy, dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia …, ibid., p.531-2. p. 579-80.

Demikianlah informasi tentang pengertian partisipasi politik, jenis, fungsi, tujuan dan contohnya. Semoga saja informasi ini dapat memberikan manfaat kepada anda yang sedang membutuhkan informasi untuk menyelesaikan tugas sekolah anda.

Loading...
Advertisements
7+ Pengertian Partisipasi Politik, Jenis, Fungsi, Tujuan dan Contohnya | fajeros | 4.5