Menu

Macam-macam Pembagian Hukum

Macam-macam Pembagian Hukum | inilah macam-macam pembagian hukum yang mesti diketahui oleh anda sebagai seseorang yang berkutat diwilayah hukum. Berikut macam-macam pembagian hukum.

  1. Pemagian hukum menurut Asas Pembagiannya

Walaupun hukum itut terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut:

Menurut Sumbernya. Hukum dapat dibagi dalam:

  • Hukum Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
  • Hukum kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak didalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
  • Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat)
  • Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

Menurut Bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:

  • Hukum tertulis, hukum inidapat pula merupakan

Hukum tertulis dan dikodifikasikan

Hukum tertulis tak dikodifikasikan

  • Hukum Tak tertulis (hukum kebiasaan)

Menurut tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam:

  • Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
  • Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional
  • Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain
  • Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya.

Menurut Waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam

  • Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
    Singkatnya: Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positifi itu “Tata Hukum”.
  • Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
  • Hukum asasi (hukum alam) yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melankan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

Ketiga macam hukum ini merupakan hukum duniawi.

Macam-macam Pembagian Hukum

macam-macam pembagian hukum

Menuurut Cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam

  • Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contoh hukum material: Hukum Pidana, Hukum perdata, Hukum dagang dan lain-lain.
Baca Juga  Cara Mengembangkan Blog yang Masih Baru

Jika orang berbicara tentang hukum pidana, hukum perdata maka yang dimaksudkan adalah hukum pidana material dan hukum perdata material.

  • Hukum Formal (hukum proses atau hukum acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.

Contoh hukum formal: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Acara pidana yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaiman cara memelihara dan mempertahankan.

Hukum Pidana material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara pidana ke muka pengadilan pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberikan putusan.

Hukum acara perdata yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan.

Hukum perdata material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata dan bagaimana caranya hakim perdata memberikan putusan.

Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:

  • Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak
  • Hukum yang mengatur (hukum pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam.

  • Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
  • Hukum Subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum Subjektif disebut juga HAK. Pembagian hukum jenis ini jarang digunakan oleh orang-orang.
Baca Juga  Gaya Gesekan: Manfaat dan Kerugiannya

Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam.

  • Hukum privat (hukum sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
  • Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).
  1. Hukum sipil dan hukum publik

Dari segala macam hukum yang tersebut diatas, yang terpenting ialah hukum sipil dan hukum publik.

  • Hukum Sipil (hukum privat)

Hukum sipil itu terdiri dari:

  1. Hukum sipil dalam arti luas yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang’
  2. Hukum sipil dalam arti sempit yang meliputi huku perdata saja.

Catatan: Dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan hukum sipil dengan hukum perdata. Agar tidak membingungkan maka perlu dijelaskan bahwa:

  • Jika diartikan secara luas maka hukum perdata itu adalah sebagian dari hukum sipil
  • Jika diartikan secara sempit maka hukum perdata itu adalah sama dengan hukum sipil.
  • Dalam bahasa asing:
  • Hukum sipil= Privaatrecht atau civielrecht.
  • Hukum perdata = Burgelijkrecht
  • Privaatrecth dalam arti luas mencakup
  1. Burgelicjkrecht, dan
  2. Handelsrecht (hukum dagang).
  • Hukum publik (hukum negara)

Hukum publik terdiri dari:

  1. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah sawtantra).
  2. Hukum Administrasi Negara (Hukum tata usaha Negara atau Hukum tata pemerintahan) yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
  3. Hukum pidana (pidana-hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk hukum publik.
  4. Hukum Internasional yang terdiri dari
  • Hukum perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara-warga negara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional.
  • Hukum Publik Internasional (hukum antara negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.
  1. Perbedaan hukum perdata (sipil ) dengan hukum pidana
  • Perbedaan isinya
  1. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
  2. Hukum pidana pengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
  • Perbedaan pelaksanaannya:
  1. Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi penggugat dalam perkara itu.
  2. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umunya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-hukum pidana (delik=tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak.
Baca Juga  Pengertian, Ciri-Ciri dan Sifat Perubahan Fisis serta contohnya

Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak-pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah penuntut umum itu (jaksa).

Terhadap beberapa tindak-pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak yang berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya; perzinahan, perkosaan, pencurian antara keluarga.

  1. Perbedaan menaffirskan:
  2. Hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang hukum perdata.
  3. Hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran authentik, yaitu penafsiran yang tercantum undang-undang hukum pidana itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.