by

Hati Hati, NIK Tidak Valid Terancam Bansos Batal dan Dinonaktifkan

nkriku.com, Pasuruan – Dengan adanya pencatatan kembali setiap penerima Bantuan Sosial, ditemukan banyak NIK KTP penerima manfaat atau KPM yang tidak valid dan tidak sesuai dengan data yang ada di dalam database.

Permasalahan ini menimbulkan masalah yang cukup serius khususnya pada status penerimaan bantuan sosial. Di beberapa daerah di Indonesia, NIK yang bermasalah, bantuan sosialnya untuk sementara dinonaktifkan.

Contohhnya saja, di Kabupaten Pasuruan, ada sekitar 15 ribu penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dinonaktifkan. Penyebabnya, nomor induk kependudukan (NIK) penerima BPNT itu diketahui tidak valid.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, diduga kondisi itu terjadi karena adanya pengetikan nama dan NIK yang salah. Sebab, pengerjaannya dilakukan secara manual.

“Kalau misalkan ada kesalahan nama, kesalahan pengetikan NIK, itu kan bisa jadi sifatnya manual. Bisa jadi waktu entry NIK itu salah,” kata Yudha.

Untuk mengatasi hal itu, Yudha menilai, perlu adanya kesamaan data. Saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Sosial tengah melakukan pemadanan data. Dari situ, nantinya akan diketahui apakah memang data yang diberikan itu benar atau tidak.

“Ketika sudah benar, maka nanti akan dikembalikan kepada Dinas Sosial. Sudah kami lakukan dengan temen-temen di Dipenduk Capil,” jelas Yudha.

Saat ditanya kemungkinan kesalahan pencetakan e-KTP, Yudha menyebut, harus dicek kesalahannya di mana. Namun, tidak mungkin jika kesalahan itu ada pada pencetakan KTP. Sebab, pencetakan KTP sendiri sudah terpusat melalui sistem.

“Ya harus dicek. Kesalahannya di mana? Kalau proses di KTP perekaman segala macam kan sudah tersistem secara nasional? Tetapi kami tidak tahu data itu divalidasi oleh sistem atau manual. Kalau manual, kan bisa jadi ada kesalahan. Ini yang harus dikonfirmasi,” tuturnya.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kemensos menemukan ada 34.034 Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid sebagai penerima bansos. Rinciannya, 489 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), 14.668 penerima Bantuan Program Sembako (BPS), dan 18.877 penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kita tahu ada ketidaksinkronan data kemudian dipertegas surat dari Kemensos 5 Januari kemarin. Ada 34.034 penerima bantuan yang NIK-nya tidak valid. NIK itu tidak sinkron antara NIK di KTP dengan NIK di Kemendagri,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Brebes, Bambang Setiyawan, Jumat, 29 Januari 2021.

Bambang mengaku, pihaknya bersama Dinkominfotik dan pemerintah desa sudah melakukan upaya sinkronisasi data 31.981 penerima. Kemudian ada 2053 penerima yang Dinsos merasa kesulitan untuk melakukan sinkronisasi. Setelah disinkronisasi dengan data NIK di Disdukcapil, saat ini masih tersisa 355 NIK yang masih invalid.

“Kalau NIK-nya tidak segera dibetulkan, maka bantuan sosial untuk mereka akan diputus pemerintah. Ini sangat menyedihkan kalau mereka betul-betul keluarga sangat miskin. Selama ini mereka dapat bantuan, tapi karena data tidak valid ini mereka terancam tidak dapat lagi,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Bambang, pihaknya tengah mengupayakan 355 NIK bermasalah ini bisa terselesaikan sesuai yang ditargetkan oleh Kemensos bahwa DTKS harus ditetapkan per Maret mendatang. Pihaknya akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) NIK bermasalah tersebut dengan pihak Dindukcapil.

“Sekarang kita lagi kejar-kejaran dengan target dari Kemensos untuk memperbaiki data ini,” tuturnya.

Tim media INFORMASIANA.com menghimbau kepada pembaca untuk tidak mengirimkan data pribadi, khususnya KTP dan NIK ke situs situs dan nomor nomor yang tidak resmi dan tidak berhubungan dengan pemerintah. Sekarang ini ada banyak penipuan dan informasi palsu yang tersebar dengan tujuan menipu pembaca dan mengumpulkan data pribadi untuk tujuan yang tidak baik.

 

News Feed