Alasan Perda Syariah di Hapus, Menguatkan Kehadiran Negara Islam Indonesia

loading...
Advertisement


Loading...

Saat ini penghapusan perda syariah oleh pemerintah sedang ramai diperbincangkan. Ada sekitar 3.143 perda yang memiliki unsur keislaman telah dihapus oleh pemerintah. Salah satunya himbauan untuk menggunakan busana islami pada pegawai negeri yang menganut agama Islam.

Melihat aksi pemerintah ini, tentunya akan menimbulkan masalah besar, semestinya pemerintah harus kembali lagi mempertimbangkan norma masyarakat daerah, nilai agama, norma, moralitas dan keadaan generasi masa depan bangsa Indonesia ketika mencabut perda Islami ini. Apalagi penduduk mayoritas Indonesia beragama Islam, karena dikhawatirkan orang-orang Islam yang berada dalam naungan NKRI akan mendeklarasikan diri untuk membentuk negara Islam.

Meskipun demikian pemerintah masih tetap ngotot untuk menghapus perda syariah tersebut karena mendagri menganggap perda yang dihapus itu intoleran dimana perda tersebut berbunyi melarang sesuatu atas dasar perintah agama.(Republik.co.id)

Dia pun mencontohkan, salah satu SD yang ada di Sumatera Barat mewajibkan para siswanya untuk dapat membaca surat Al-Fatihah. Dia menilai hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang intoleran karena semua orang yang akan masuk SD tersebut belum tentu muslim.

Sama halnya dengan aturan dalam mewajibkan siswanya untuk berbusana Muslim di Padang. Selain daripada itu, perda yang juga melarang warung makan untuk buka ketika memasuki bulan Ramadhan dianggap intoleran. Semestinya, warung-warung tersebut itu cukup dikendalikan dan diawasi sehingga bisa tetap terlihat ada perbedaan ketika sebelum ramadhan dan ramadhan.

“Kalau perda miras itu termasuk juga, yang tidak boleh satu daerah melarang. Yang boleh itu dikendalikan dan diawasi” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto.

Dia pun mencontohkan, untuk minuman keras oplosan yang telah beredar di suatu daerah itu bukan salah perdanya, akan tetapi lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP setempat. Akan tetapi, kalau masyarakat, terkhusus orang asing yang meminum bir di hotel bintaang lima tak boleh dilarang karena sebagian besar dari mereka memang terbiasa meminum bir ketika musim dingin.

“Jadi perda tersebut tak boleh berbunyai melarang total, itu tidak pas” ucapnya.

Hingga saat ini, kemendagri baru mendapatkan tiga perda tersebut yang memang dianggap intoleran, dimana berasal dari Sulawesi Selatan, Sumatera barat dan tiga daerah yang sudah menerapkan Perda Miras. Dia menegaskan, ada dua hal yang telah membuat perda itu dianggap intoleran.

perda syariah dihapus

Pertama, landasan hukum yang ada di Indonesia bukanlah atas dasar Agama. Selain daripada itu, kedua, ketika sudah memasuki era perdagangan bebas, maka artinya orang akan keluar masuk untuk melakukan kegiatan secara bebas, terkhusus orang asing, sehingga untuk orang asing yang terbiasa meminum bir itu harus disediakan minumannya.

Pernyataan pemerintah tersebut seakan menyudutkan aturan-aturan syariah, malahan dinyatakan bahwa aturan Indonesia tidak dibuat berdasarkan Agama. Padahal dengan penegakan perda syariah tersebut membuat Indonesia lebih bermoral dan bermartabat, hanya karena permasalahan pasar bebas yang berorientasi kepada Uang sehingga nilai-nilai moralitas tergadaikan. Apalagi saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat yaitu adanya kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak dan narkotika. Memang rencana pemerintah ini dianggap aneh karena ada semangat pencabutan perda yang nuansa akhlak dan moralitas, ditengah kondisi darurat tersebut.

Perilaku pemerintah tersebut menandakan bahwa tidak ada keseriusan untuk memperbaiki moral dan akhlak bangsa ini. Malahan pemerintah akan memperparah kondisi ketika mencabut perda syariah tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi dibalik ini semua?? adakah skenario yang mencoba mengacau balaukan umat Islam di Indonesia atau hanya sekedar kepentingan uang saja dimana yang namanya prostitusi, minuman keras dan obat-obat terlarang dianggap sebagai lahan basah untuk meraup keuntungan yang besar.

Tentunya ini pertanyaan buat umat Islam seluruh Indonesia, apakah dengan sikap pemerintah hari ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk Islam di Indonesia sehingga pantas ketika orang-orang Islam di Indonesia menyuarakan pembentukan Negara Islam dan keluar dari Indonesia.

Saat ini pemerintah dikuasai oleh orang-orang yang rakus, dengan alasan aturan intoleran maka aturan yang mengatur moralitas manusia dihilangkan menjadi dikontrol dan dikendalikan. Sehingga ruang untuk bisnis maksiat terbuka lebar dan akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi mereka.

About these ads
Alasan Perda Syariah di Hapus, Menguatkan Kehadiran Negara Islam Indonesia | fajeros | 4.5